10.500 Tenaga Kerja di Sidoarjo Terancam

Karyawan PT. Ecco Indonesia

SIDOARJO, Harian Rakyat – Sedikitnya 10.500 tenaga kerja di sektor industri manufaktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terancam dirumahkan menyusul gelombang relokasi ke luar negeri. Kondisi bisnis di dalam negeri dinilai lebih berat karena beban upah tenaga kerja tinggi, padahal pasar global belum pulih sepenuhnya.

Ancaman perumahan karyawan setidaknya berasal dari industri alas kaki PT Ecco Indonesia yang mempekerjakan 7.500 karyawan dan pabrik minyak goreng beserta produk turunannya PT MS yang mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan.

Terkait perpindahan perusahaan besar sepatu PT Ecco Indonesia (EI) yang terletak di Candi Sidoarjo ke Vietnam, tentu akan berdampak terhadap bertambahnya pengangguran di Sidoarjo, karena perusahan tersebut telah memiliki sekitar 7.500 karyawan. Oleh karena itu, Bupati Sidoarjo meminta kepada manajemen PT EI kalau bisa jangan sampai pindah.

Permintaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditegaskan saat sambutan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) pembangunan Pos Damkar Unit Candi kemarin, di hadapan para jajaran petinggi PT EI, yakni Presiden Direktur PT EI Mr. Gary Smale, Direktur Supply Chain Adam Hidari, Manajer Bisnis Relation Dwi Yoga serta jajaran dan para petinggi yang lain.

Ecco memiliki pabrik di lima negara, salah satunya di Indonesia. Perusahaan asal Denmark yang beroperasi di Kecamatan Candi, Sidoarjo, sejak 1991 ini berkapasitas produksi 8 juta pasang sepatu per tahun dan 100 persen produknya diekspor.

Manager Business Relation PT Ecco Indonesia Dwi Yoga, membenarkan hal itu. Tahun ini pabrik mengurangi produksi hingga 1 juta pasang sepatu dari total produksi 7 juta pasang per tahun dan ledakan pengangguran. mengalihkan ke Vietnam.

”Proses pengalihan produksi disesuaikan dengan perkembangan kondisi iklim usaha di Indonesia. Harapannya iklim usaha membaik sehingga investor mempertahankan pabrik disini,” kata Yoga.
Tidak hanya 7.500 karyawan terancam kehilangan pekerjaan, negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurutnya pertimbangan pindah adalah karena terbebani biaya upah yang cukup tinggi, karena bisa memakan biasa produksi perusahaan sekitar 60 %. Jadi ini adalah sebuah perusahaan padat karya jadi komposisi biaya terbesar terdapat pada material dan tenaga kerja. Sementara pertimbangan pilihan pindah ke Vietnam karena biaya produksi lebih murah. PT EI itu mempunyai lima perusahaan di lima negara. “Dulu Indonesia itu paling kompetitif, sekarang Indonesia berada di nomer tiga di bawahnya Vienam dan Thailand,’ katanya.

Di sisi lain, iklim investasi di Vietnam makin membaik yang diwujudkan dalam bentuk kemudahan berinvestasi dan keringanan pajak,” kata Yoga.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo Muhammad Husni Thamrin mengatakan, perusahaan wajib membayar upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

UMK Sidoarjo 2018 Rp 3.577.428 per bulan, naik 8,71 persen dari sebelumnya Rp 3.290.800.

Upah sektoral Sidoarjo 2018 mencapai 9 persen dari upah minimum. Upah sektoral ini wajib bagi 111 sektor usaha termasuk industri alas kaki. Upah sektoral kerap dikeluhkan pengusaha karena UMK dinilai sudah tinggi.

Upah sektoral diatur dalam Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2018. Upah sektoral diterapkan di kawasan ring satu industri Jatim, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto.

Kota Surabaya mengusulkan upah sektoral 5 persen UMK, Sidoarjo 9 persen UMK, dan Kabupaten Pasuruan mengusulkan 8 persen UMK. Kabupaten Gresik dan Mojokerto tidak mengusulkan UMSK. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *