LAPORAN: Muhammad Wiwin/ Maruli Ebta
HARIANRAKYAT.CO.ID – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR) Baturaja, mendapatkan sorotan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Hal itu terkait dengan setoran pembagian laba atau dividennya kepada Pemerintah Daerah yang cuma seuprit, alias masih terlalu kecil. Di sisi lain, biaya operasional Bank milik daerah tersebut mencapai angka miliaran.
“Pada tahun 2019, biaya pemasaran BPR itu sekitar Rp1 Miliar. Untuk operasional dll, saya yakin di angka Rp9 miliaran. Dan saya yakin angkanya tahun ini melonjak drastis. Untuk gaji direksi (2 orang) saja, itu mencapai setengah miliar dalam setahun. Sementara dividennya cuma Rp150 juta. Itu pun kabarnya mau ditarik lagi karena tidak tercapai,” beber Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, diamini rekannya sesama anggota DPRD, Densi Hermanto, Selasa (31/08/2021).
Kata dia, itu baru sebatas operasional. Belum lagi biaya “entertain” direksi dan para pegawai BPR. Salah satu misal, adanya agenda keluar kota tiga kali dalam setahun, itu juga sangat tinggi. Terkesan foya-foya. Tidak wajar di tengah kondisi saat ini.
Komentar