HARIANRAKYAT.CO.ID – Aroma kekecewaan pasca-Pilkada 2024 belum sepenuhnya hilang dari tubuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Informasi yang dihimpun dari internal lembaga menyebutkan, dua komisioner Bawaslu OKU AK dan YR nyaris tak lagi terlihat berkantor sejak sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung digelar.
Sorotan tajam mengarah pada YR, yang pasca diberhentikan dari jabatan Ketua Bawaslu OKU disebut tidak pernah lagi masuk kantor.
Situasi ini memantik pertanyaan, terlebih karena keberpihakan penyelenggara pemilu saat Pilkada 2024 lalu masih menjadi bara dalam ingatan publik.
Di tengah kondisi itu, kinerja penyelenggara pemilu daerah pada masa non-tahapan kembali disorot kalangan akademisi.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja (Unbara), Yahnu Wiguno Sanyoto, menilai masa tanpa tahapan justru merupakan fase paling strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal.
“Di luar tahapan, penyelenggara pemilu terlihat pasif. Aktivitasnya cenderung administratif, minim program edukasi pemilih, penguatan demokrasi, atau transparansi kelembagaan,” kata Yahnu kepada harianrakyat.co.id, Jumat (19/12/25).
Komentar