4. Bagaimana sikap DPRD terhadap isu dugaan fee proyek yang disebut melibatkan pejabat tinggi provinsi maupun kabupaten?
5. Bagaimana DPRD menjaga independensinya di tengah tudingan adanya “kongkalikong” dengan eksekutif?
6. Langkah apa yang ditempuh DPRD untuk meyakinkan publik bahwa APBD-P benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat?
Sampai berita ini diturunkan, upaya konfirmasi tersebut belum mendapat jawaban. Redaksi masih menunggu tanggapan resmi agar informasi dapat tersaji berimbang sesuai kaidah jurnalistik. (Ep)
Komentar