Yang membuat kening berkerut: anggaran konsultasi, koordinasi, konsumsi rapat paripurna, pembahasan APBD, APBD-P, LKPJ, LPJ, perda dan propemperda—belum masuk.
Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan Bimtek DPRD justru naik. Tahun 2026 diwajibkan 4 kali Bimtek, dari sebelumnya hanya 2 kali setahun. Iwan menyebut ada surat dari BPSDM Sumsel yang menjadi dasar kewajiban tersebut.
Ketika ditanya apakah tetap ngotot mempertahankan anggaran Setwan meski pendapatan turun, Iwan menjawab:
“Itu sudah terpotong dari tahun ke tahun. 2022 di angka 66, 2023 turun 67, 2025 jadi 64, dan 2026 tinggal 60. Bahkan 2025 sempat direcofusing jadi 55 miliar.”
Ditanya apakah Rp60 miliar masih kurang? Iwan mengakui: “Kalau lihat RPJMD Setwan, ya masih kurang. Tapi Banggar memaklumi kondisi keuangan nasional.”
Ketika wartawan meminta angka kebutuhan detail berdasarkan RPJMD, Iwan tak memberi jawaban rinci.
Ia justru melempar wartawan ke BPKAD dengan alasan anggaran masih tahap review inspektorat dan masih berupa RKA.
Komentar