“Minggu depan dibahas di komisi, siapa tahu ada penyesuaian. Ini masih perencanaan RKA,” ujarnya singkat.
Transparansi Hilang, Kejanggalan Muncul
Dari rangkaian proses tersebut, ini meninggalkan sejumlah tanda tanya besar terkhusus bagi Hifzin, pegiat organisasi antikorupsi MARKAS.
- Mengapa pendapatan dari pos belum jelas justru dinaikkan?
- Mengapa paripurna tidak menyebutkan plafon OPD?
- Mengapa Setwan mendapat tambahan besar?
- Mengapa data perencanaan anggaran dilempar ke instansi lain?
“Publik punya hak untuk tahu. Dan DPRD punya kewajiban untuk dibuka, bukan ditutup-tutupi,” tegas Hifzin. (ep)
Komentar