Sebagai bentuk protes atas hal ini, FPR akan menggelar aksi damai pada Rabu 25 Juni 2025 pukul 09.00 WIB di depan Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta.
Aksi ini bertujuan untuk mendesak partai agar melakukan klarifikasi dan penindakan etik terhadap yang bersangkutan, serta mengingatkan bahwa pejabat publik wajib menjaga martabat, tindak tanduk dan tutur katanya di hadapan rakyat.
“Kami tidak menuntut pejabat menjadi malaikat, cukup menjadi manusia yang tahu tempat dan tahu batas,” pungkas Syafiyallah.
FPR menegaskan bahwa aksi akan berlangsung secara damai, konstitusional, dan terbuka untuk dukungan masyarakat yang masih percaya bahwa etika publik bukan sekadar pelengkap, tapi pondasi dalam menjalankan jabatan negara.
Sebelumnya, seperti dilansir dari https://www.tvonenews.com, bahwa kecaman serupa disampaikan Ketua Bidang Politik dan Demokrasi PB HMI Bambang Irawan Minggu (22/6/2025).
Dia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk komunikasi tidak bermoral yang merusak marwah kepemimpinan dan tidak pantas dipertontonkan oleh tokoh publik, apalagi mantan kepala daerah.
Komentar