Di sisi lain, Fraksi PKB mengimbau kepada Pemkab OKU untuk menertibkan aset-aset yang ada.
Seperti bangunan, tanah maupun kendaraan dinas yang dipakai atau dikuasai untuk kepentingan pribadi bukan dinas.
Secara garis besar, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD OKU terhadap Raperda RPPA ini bersifat datar saja.
Bahkan di penghujung pandangan umum, beberapa fraksi memberikan apresiasi kepada Pemkab OKU yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke10 kalinya secara berturut-turut.
Seraya menekankan kepada Pemkab agar tetap mempertahankan predikat tersebut dan terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun-tahun yang akan datang. (MW)
Komentar