Kalaupun nanti kalau memang tidak terealisasi, Densi menegaskan akan memanggil Dinas terkait, untuk mempertanyakan apa alasan tidak terealisasi.
“Logikanya begini, orang yang kita anggap pintar itu bisa belanja walau dak ada uang. Nah, Dispar ini ada uang, tapi tidak bisa belanja. Gimanalah kira-kira kita mengkategorikannya?,” celetuk dia.
Terakhir, Densi menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Pj Bupati. Ia mempersilahkan orang nomor satu di daerah ini untuk berpikir objektif terhadap para ‘pembantunya’, dalam hal ini para Kepala OPD, terkhusus lagi akan sosok Kadispar.
“Silahkan Bupati berpikir objektif. Apakah seorang kepala dinas itu mampu bekerja dengan baik atau tidak. Kalau tidak, ya diavaluasi. Bisa dimutasi, atau disuruh lagi pelatihan dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Portal ini belum bisa mendapat keterangan dari Kadispar Topan Indra Fauzi. Sebab, saat wartawan mendatangi kantor Dispar sekira pukul 14:27 Wib kemarin (18/10/22), kantor tersebut terlihat sepi dan hanya ada beberapa TKS.
Komentar