Tak hanya itu, BPK juga menemukan Pemkab OKU menganggarkan Rp515 juta untuk MCU 2024, dengan realisasi Rp379,6 juta.
Namun pos MCU yang tersebar di Sekretariat Daerah (Setda) OKU sebesar Rp137,09 juta justru dipakai untuk membayar layanan medis yang tidak ada hubungannya dengan MCU.
MARKASS membacakan empat pengeluaran yang dinilai brutal tak sesuai peruntukan:
1. Implant gigi kepala daerah – Rp100.000.000
2. Rawat inap anak kepala daerah – Rp5.502.500
3. Obat diet istri kepala daerah – Rp9.435.040
4. Layanan medis “consultant physician & gastroenterolog” di Malaysia – Rp22.160.500.
Semua transaksi dilakukan tahun 2023, tapi dibayar pakai anggaran MCU 2024.
Dalam pemeriksaan, Kabag Umum selaku KPA mengakui pagu MCU 2023 sudah habis. Namun pembayaran tetap jalan atas instruksi kepala daerah.
PPTK dan bendahara juga menyatakan hal yang sama. Terjemahannya sederhana: uang daerah dipakai nutupi belanja pribadi keluarga bupati.
Di depan massa, Ketua MARKASS Hipzin menghantam keras dugaan penyimpangan tersebut.
Komentar