“Kita tegur dulu. Kita kasih waktu keluar. Kalau ngeyel, baru proses hukum,” katanya.
Kasus besar—sawit ilegal, kayu ilegal—diserahkan bersama Gakkum Kementerian LHK. Kasus kecil pakai pendekatan persuasif.
“Penjara penuh tidak akan menyelesaikan masalah. Pencegahan jauh lebih penting,” tegasnya.
Instruksi Gubernur: Semua Kepala Daerah Wajib Turun Menanam
Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, H Koimuddin, menegaskan Pemprov sudah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh bupati/wali kota se-Sumsel untuk menggenjot penanaman pohon. Ada 234.650 hektar lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang harus segera diisi kembali.
Pemprov telah menyerahkan peta titik kritis ke setiap daerah. Kewajiban perusahaan dalam rehabilitasi (RHL) dan reklamasi pasca-tambang juga terus diawasi.
“Jangan ada perusahaan yang mangkir. Itu kita jaga betul,” ucap Koimuddin.
Untuk pesisir, hingga 2024–2025 lebih dari 448.529 batang mangrove ditanam berbagai pihak. Beberapa perusahaan bahkan diberi penghargaan pada Hari Menanam Indonesia, 25 November lalu.
Komentar