“Cukup banyak, kisaran 50 persen lebih. Dan itu sudah kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Rotasi ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah administratif semata, tetapi juga membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan profesional. Pemerintah kabupaten juga memastikan bahwa proses rotasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Masyarakat Tanjabbar kini menanti gebrakan baru dari para pejabat yang akan mengemban tugas setelah rotasi, dengan harapan pelayanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan transparan. (Thd/*)
Komentar