“Pak Iqbal menyampaikan, kalau ada pertemuan dari pihak sebelah (kubu YPN), tolong di-oke-kan saja,” kata Nopriansyah, menirukan arahan atasannya.
Arahan itu berujung pada pertemuan lanjutan di Hotel Zuri, tepatnya di area rooftop.
Sekitar enam orang hadir, termasuk Setiawan. Awalnya, pembahasan berkutat pada upaya mengamankan kuorum rapat paripurna DPRD OKU agar pembahasan anggaran pokir bisa jalan.
Namun, arah pembicaraan cepat berubah. Haji Rudi mulai terang-terangan membahas dana aspirasi di Dinas PUPR. Dari situlah, kesepakatan kotor disusun.
Menurut Nopriansyah, forum itu menyepakati setiap anggota DPRD mendapat jatah proyek Rp700 juta, sementara Ketua DPRD kebagian Rp1,5 miliar. Dari nilai proyek tersebut, fee 20 persen disiapkan untuk para wakil rakyat.
“Untuk proyek Rp700 juta, fee-nya sekitar Rp120 juta,” ungkapnya.
Kesepakatan itu, kata Nopriansyah, ia setujui karena mengingat arahan langsung Pj Bupati OKU.
Drama belum berhenti. Usai pertemuan di hotel, Setiawan menerima telepon dari Alal, asisten pribadi (aspri) Pj Bupati Iqbal. Mereka diminta segera kembali ke rumah dinas.
Komentar