Pertanyaannya: rehab apa yang butuh disuntik miliaran rupiah tiap tahun? Masyarakat paham betul, bahwa Rp10 miliar bukan angka kaleng-kaleng.
Dengan uang segitu, warga di daerah non-metropolis macam OKU, ini bisa membangun rumah super mewah kelas pejabat provinsi.
Atau, sebuah villa megah dengan pagar tembok tinggi, gerbang otomatis, taman lanskap, gazebo, sampai kolam renang pribadi. Atau juga jadi modal bisnis properti untuk bangun 60–75 unit rumah subsidi.
Nah, jika seluruh anggaran rehab tahun-tahun sebelumnya ikut ditumpuk, maka Rumdin Bupati itu mestinya sudah menjelma istana kaca. Tapi yang terlihat justru pola anggaran yang makin mencurigakan.
Kecurigaan publik kian membesar setelah dalam persidangan kasus pokir, dimana tersangka Nop, Kepala Dinas PUPR, terang-terangan mengaku tidak pernah mengusulkan rehab Rumdin yang terseret OTT tersebut.
Lalu, siapa yang mengusulkan anggarannya di 2026? Siapa yang begitu ngotot “merehab” rumah dinas setiap tahun? Pertanyaan itu bergulir liar.
Portal ini mencoba menghubungi Kepala BPKAD OKU, Setiawan, orang yang semestinya tahu betul asal-usul dan alur anggaran. Namun hasilnya nihil. Nomornya “raib”.
Komentar