Lalu, siapa yang mengusulkan anggarannya di 2026? Siapa yang begitu ngotot “merehab” rumah dinas setiap tahun? Pertanyaan itu bergulir liar.
Portal ini mencoba menghubungi Kepala BPKAD OKU, Setiawan, orang yang semestinya tahu betul asal-usul dan alur anggaran. Namun hasilnya nihil. Nomornya “raib”.
Beberapa pejabat di kalangan eksekutif maupun legislatif yang ditanya kompak menggeleng, “Tidak ada nomor HP-nya.”
Informasi beredar, Setiawan telah mengganti nomor setelah menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus pokir.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Selatan (MARKASS), Hifzin, mengingatkan bahwa publik berhak tahu urgensi rehab rumah dinas yang dianggarkan saban tahun.
Ia menegaskan, APBD bukan celengan pribadi pejabat, dan setiap rupiah anggaran harus akuntabel serta diawasi ketat.
“Kalau memang harus direhab, jelaskan dong apa yang rusak? apa yang dibangun? dan kenapa anggarannya selalu jumbo? bahkan naik tiap tahun,” tegasnya.
KPK sendiri, dalam kesempatan sebelumnya, pernah mengingatkan Pemkab OKU agar mengalihkan anggaran rehab rumah dinas ke kegiatan yang lebih mendesak.
Komentar