Beberapa pejabat di kalangan eksekutif maupun legislatif yang ditanya kompak menggeleng, “Tidak ada nomor HP-nya.”
Informasi beredar, Setiawan telah mengganti nomor setelah menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus pokir.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Selatan (MARKASS), Hifzin, mengingatkan bahwa publik berhak tahu urgensi rehab rumah dinas yang dianggarkan saban tahun.
Ia menegaskan, APBD bukan celengan pribadi pejabat, dan setiap rupiah anggaran harus akuntabel serta diawasi ketat.
“Kalau memang harus direhab, jelaskan dong apa yang rusak? apa yang dibangun? dan kenapa anggarannya selalu jumbo? bahkan naik tiap tahun,” tegasnya.
KPK sendiri, dalam kesempatan sebelumnya, pernah mengingatkan Pemkab OKU agar mengalihkan anggaran rehab rumah dinas ke kegiatan yang lebih mendesak.
Karena secara kasat mata, tidak ada urgensi luar biasa yang membuat rumah dinas itu harus dibedah terus-menerus.
Nah, dengan pola anggaran yang terus menanjak, nilai yang tak sebanding dengan kebutuhan publik, maka jangan heran kata Hifzin, jika hanya muncul satu pertanyaan: Ini rehab rumah dinas atau rehab rekening oknum tertentu?
Komentar