Namun hingga berita ini diterbitkan, tak satu pun klarifikasi diberikan. Pesan ke Sekwan hanya centang satu, sementara ke Kabag centang dua, namun tetap sunyi.
Sejumlah elemen masyarakat pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit investigatif, bukan sekadar pemeriksaan administratif.
Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri rekening koran pihak-pihak terkait, termasuk pejabat pengelola anggaran dan rekanan penyedia konsumsi.
“Ini bukan cuma soal kopi dan snack. Ini soal integritas pengelolaan uang rakyat. Kalau dibiarkan, praktik seperti ini akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah,” tegas Hipzin, Ketua MARKAS. (ep)
Komentar