Antara lain; melalui program modernisasi infrastruktur jalan desa secara bertahap dan terintegrasi. Normalisasi sungai dan revitalisasi drainase untuk mengurangi risiko banjir. Digitalisasi layanan publik agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi pertanian, perkebunan, dan UMKM. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan inklusif.
“Kebijakan progresif bukan sekadar proyek fisik, tapi bagaimana pembangunan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa itu, OKU akan terus tertinggal dari daerah lain yang lebih berani berinovasi,” tegas Yahnu, yang juga merupakan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).
Masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten OKU segera keluar dari zona nyaman dan menghadirkan strategi pembangunan yang nyata, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa itu, stagnasi pembangunan akan terus berulang, dan masalah banjir maupun infrastruktur jalan desa hanya akan jadi cerita rutin setiap tahun. (yah)
Komentar