Alih-alih memberikan jawaban tegas, Kadinkes justru berlindung di balik “tim penilai”.
“Semua melalui tim penilaian kinerja. Tim yang menentukan layak atau tidak,” ujarnya.
Jawaban normatif. Tapi publik butuh kepastian, bukan sekadar prosedur.
Lebih mengejutkan lagi, Dinas Kesehatan OKU ternyata belum berkoordinasi dengan BKPSDM terkait kondisi suami-istri dalam satu unit kerja tersebut.
“Belum,” akui Deddy singkat.
Artinya, potensi pelanggaran etika atau aturan belum benar-benar diuji sebelum pelantikan dilakukan.
Kini, setelah sorotan publik menguat, barulah langkah evaluasi akan diambil. Dinkes OKU berjanji akan melaporkan ke pimpinan dan menyerahkan kajian ke tim penilai jabatan.
“Nanti akan kita kaji. Kalau memang melanggar, ya harus disesuaikan dengan aturan,” katanya.
Pertanyaannya: kenapa setelah ramai baru dikaji?
Di tengah kekhawatiran publik soal konflik kepentingan, Deddy tetap bersikukuh bahwa proses pengangkatan telah sesuai prosedur.
“Sudah melalui penilaian kinerja, kompetensi, dan syarat administrasi. Insyaallah tidak ada nepotisme,” ujarnya.
Komentar