Aksi ini sengaja digelar bersamaan dengan agenda paripurna penyampaian nota keuangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
“Kami sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Kasat lewat WA. Ada buktinya. Jadi aksi ini resmi, bukan ilegal,” sambung Zikrullah, sembari menunjukkan bukti tangkapan layar percakapan dengan aparat.
Namun suasana berubah ketika sekelompok orang mendekat dan memaksa massa untuk menghentikan aksi. Adu argumen tak terhindarkan.
Polisi yang berada di lokasi pun hanya tampak mengenakan pakaian preman dan tidak mengambil langkah tegas.
“Kami diintimidasi sekelompok orang. Ini bentuk nyata premanisme. Kami akan laporkan ancaman ini,” tegas Zikrullah.
Rino, anggota FPR lainnya, menambahkan bahwa tujuan aksi ini jelas, yakni mendesak Bupati OKU Teddy Meilwansyah untuk memberikan penjelasan terkait keputusan menaikkan tarif PDAM.
“Kami tidak mau melewatkan momentum ini. Karena ada paripurna, seharusnya kami bisa langsung bertemu Bupati dan minta klarifikasi,” ujarnya.
Aksi FPR dan Parlemen Jalanan sebelumnya telah berlangsung beberapa hari dengan tuntutan yang sama: membatalkan kenaikan tarif PDAM yang dinilai mencekik rakyat kecil.
Komentar