HARIANRAKYAT.CO.ID – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah dinas Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menuai sorotan. Selisih harga dengan SPBU resmi disebut jadi salah satu catatan penting.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjabbar, Hermasyah, angkat bicara. Ia mengakui adanya temuan tersebut, namun menegaskan tak ada praktik mark up dalam pembelian BBM.
“Tidak ada mark up. Ini lebih karena kondisi di lapangan,” ujar Hermasyah, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan akses SPBU di sejumlah wilayah menjadi penyebab utama perbedaan harga. Daerah seperti Muntialo dan Betara disebut masih minim fasilitas pengisian BBM.
“SPBU itu tidak selalu tersedia. Saat kendaraan kehabisan di perjalanan, sopir terpaksa beli di pengecer. Wajar kalau harganya lebih tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut sulit dihindari, terutama dalam situasi mendesak di lapangan.
Hermasyah juga menyebut, BPK masih memberikan toleransi terhadap pembelian BBM di pengecer. Namun, ada syarat ketat yang harus dipenuhi.
Komentar