HARIANRAKYAT.CO.ID– Polemik Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) masih terus berlanjut.
Kali ini, Gerakan Persatuan Masyarakat (GPM) OKU DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta di halaman kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Jumat, (22/09/23).
Selain melakukan aksi unjuk rasa, dalam kesempatan tersebut, GPM-OKU juga menyampaikan laporan pengaduan terkait kecurangan tender yang terjadi di Kabupaten OKU, Provinsi Sumsel selama ini.
Koordinator aksi, Mahameru, dalam orasinya meminta agar kiranya BPKP dan LKPP-RI dapat segera melakukan audit investigasi/ forensik pada server LPSE OKU terkait praktik kecurangan yang terjadi dalam proses lelang/ tender LPSE pada Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten OKU.
GPM OKU DKI Jakarta menduga ada keterlibatan tenaga IT yang dipasangkan oleh oknum LPSE OKU untuk panitia pengadaan barang dan jasa agar LPSE tidak bisa mengakses saat jadwal upload dokumen penawaran.
Komentar