HARIANRAKYAT.CO.ID – Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar angkat bicara terkait penertiban para pedagang pasar larangan sisi timur yang terkesan dipaksakan oleh Pemkab Sidoarjo walaupun melanggar HAM.
Baihaki Akbar, mengecam dan kecewa dengan kinerja Satpol PP kabupaten Sidoarjo yang melakukan arogansi dan penganiayaan terhadap para pedagang pasar larangan sisi timur dalam melakukan penertiban.
“Kami juga meminta kepada pihak kepolisian Polresta Sidoarjo untuk segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum Satpol PP kabupaten Sidoarjo yang terlibat arogansi dan melakukan penganiayaan terhadap para pedagang pasar larangan sisi timur,” ujarnya, Rabu (16/8/2023).
Kata Baihaki, pihaknya juga sangat kecewa dengan keputusan Disperindag Kabupaten Sidoarjo yang memaksakan melakukan penertiban tanpa menyediakan lahan relokasi yang layak terlebih dahulu.
Yang ada malah Disperindag Kabupaten Sidoarjo memaksakan untuk menyediakan lahan relokasi diatas gorong-gorong, yang dimana sangat menyalahi aturan Perda Kabupaten Sidoarjo.
“Seharusnya Disperindag Kabupaten Sidoarjo melakukan introspeksi dan evaluasi terkait kinerjanya dan bukan memaksakan kehendak untuk menertibkan para pedagang pasar larangan sisi timur dengan melanggar HAM,” cetusnya.
Disperindag Kabupaten Sidoarjo, lanjut dia, harus tahu bahwa para pedagang pasar larangan sisi timur sebenarnya adalah pedagang yang mempunyai tempat di dalam pasar larangan Sidoarjo.
Apalagi para pedagang pasar larangan sisi timur bertahun-tahun membayar retribusi pasar.
Pihaknya meminta Bupati Sidoarjo untuk turun langsung ke pasar larangan untuk melihat secara langsung tempat relokasi yang disediakan oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo yang berdiri di atas gorong-gorong.
“Kami juga meminta kepada bupati Sidoarjo untuk mempertanyakan kepada Disperindag Kabupaten Sidoarjo kenapa harus direlokasi di atas gorong-gorong dan kenapa tidak dimasukkan ke dalam pasar saja. Padahal banyak lapak yang kosong di dalam pasar,” pungkasnya. [redho]
Komentar