”Kami menduga pula adanya post bidding pada paket-paket yang dimasuki oleh peserta di luar lelang tidak sesuai arahan yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Adi Agustian ST selaku pelapor mengatakan, bahwa demo massa di Gedung BPKP mendesak agar dilakukan audit investigasi terhadap server website LPSE Kabupaten OKU.
Bahwa pada LPSE Kabupaten OKU sejak tanggal 16 Agustus 2023, tercatat telah 4 (empat) kali melaksanakan tahapan pelaksanaan lelang/ tender di website LPSE Kabupaten OKU melalui situs lpse://okukab.go.id.
Disamping itu menurut dia, dari keempat tahapan pelaksanaan lelang/ tender tersebut, beberapa peserta lelang mengalami kesulitan karena tidak dapat mengupload dokumen penawarannya.
Terhitung dari sejak jadwal upload dimulai hingga jadwal upload berakhir. Meskipun telah mendatangi bidding room LPSE Kabupaten OKU.
Sementara, pihak LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU terkesan diam menanggapi kondisi diatas dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Sehingga banyak peserta lelang yang mengajukan protes kepada Kepala LPBJ dan LPSE Kabupaten OKU.
Komentar