HARIANRAKYAT.CO.ID – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di sejumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dinilai menyisakan banyak persoalan.
Bahkan sejak jauh hari, beragam isu miring berkaitan dengan tidak transparannya PPDB ini sudah lebih dulu menggelinding liar.
Mulai dari adanya dugaan titip menitip calon siswa sampai munculnya dugaan jual beli kursi dan lain sebagainya.
Tak hanya itu, penerapan sistem Tes Potensi Akademik (TPA) seperti halnya yang dilakukan SMAN 1 OKU dan SMAN 5 OKU (termasuk SMAN lainnya), juga menuai sorotan dari kalangan aktivis.
Reza Pahlevi, Ketua Corporation Anti Corruption Agency (CACA) Sumatera Selatan (Sumsel), mempertanyakan apa yang menjadi dasar pihak sekolah menerapkan sistem tes tersebut.
Sebab menurutnya, dalam pasal 12 ayat 2 di Permendikbud No 1 tahun 2021, tidak dikenal yang namanya jalur tes.
Yang ada kata dia, hanya melalui empat jalur. Yakni jalur afirmasi, zonasi, perpindahan kerja orangtua/ wali dan jalur prestasi.
“Nah, sistem tes ini dasar hukumnya apa?,” ujarnya kepada portal ini, Rabu (24/5), sembari mempertanyakan pula sistem zonasi yang dinilai tidak transparan.
Kaitan itu, Kamis besok (25/5) sekitar pukul 10.00 wib, pihaknya akan menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.
Ada beberapa tuntutan yang nanti akan mereka sampaikan disana. Terkhusus lagi berkenaan dengan PPDB di SMAN 1 dan SMAN 5 OKU.
“Kami meminta Kejati Sumsel memeriksa dan memproses Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 dan SMAN 5 OKU,” tegas dia.
Lanjut Reza, aksi mereka ini sengaja dilakukan agar PPDB di OKU dapat berjalan efektif.
Jangan sampai ada kecurangan dalam prosesnya. Dan jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran Permendikbud.
“Secara garis besar itulah sekilas isu yang akan diangkat. Besok kita akan spesifik-kan lagi di selebaran dan di dalam orasi. Dan kita sudah melayangkan pemberitahuan ke Polrestabes Palembang perihal rencana ini,” tandas Reza.
Komentar