Novri juga meminta agar Presiden Prabowo bisa mengevaluasi Menteri di kabinetnya agar tidak terlibat cawe-cawe dalam kasus tindak pidana korupsi di OKU ini.
“Biarkan KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kita minta agar Pak Presiden mengevaluasi salah satu Menteri yang kami laporkan agar tidak ikut campur dalam pengembangan kasus OTT KPK tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, bahwa kawan-kawan FPR yang sedang berjuang dan bersuara di Gedung KPK beberapa hari terakhir adalah kolega-koleganya. Mereka sedang memperjuangkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).
“Saya juga mengajak kepada seluruh kekuatan aktivis mahasiswa se-Sumsel agar mengawal pengembangan kasus OTT KPK di OKU,” demikian Novri.
Diketahui, bahwa dalam kasus OTT di OKU, patut diduga bukan hanya segelintir orang saja yang terlibat. Termasuk sejumlah pihak pemangku kepentingan di lingkungan DPRD hingga Pemerintah Daerah.
KPK sejauh ini sudah menetapkan 6 orang tersangka kasus OTT suap dan pemotongan anggaran proyek menagih fee ke Kadis PUPR OKU menjelang Lebaran.
Komentar