HARIANRAKYAT.CO.ID – Front Perlawanan Rakyat (FPR) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (19/03/35).
Mereka menyatakan dukungan penuh kepada KPK dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Bahkan mereka meminta kepada penyidik KPK untuk terus mengembangkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Sabtu (15/03/25) lalu dan mengusut aktor intelektualnya.
M Aldy Mandaura dan Zikrullah dari FPR, dalam resume tertulisnya, membeberkan sejumlah informasi yang cukup mencengangkan soal kemufakatan-kemufakatan jahat yang terjadi di lingkungan Pemkab OKU.
Pertama, terhadap TM, MB dan IAS diduga telah bermufakat jahat bersama dengan 19 anggota DPRD OKU yang telah menerima uang pada saat pembahasan APBD OKU tahun 2025, yang dipimpin secara aktif oleh saudara Par.
”Dan setidak-tidaknya, 19 anggota DPRD OKU telah menerima down payment atas dana pokok pikiran (pokir) tersebut melalui beberapa anggota DPRD OKU, baik yang telah tertangkap maupun yang belum,” ujar mereka secara tertulis.
Komentar