HARIANRAKYAT.CO.ID – Front Perlawanan Rakyat (FPR) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), Rabu (19/03/25), sekitar pukul 09.00 WIB.
Mereka sangat ingin beraudiensi dengan Wakil Ketua II DPRD OKU, Parwanto, meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas pengesahan APBD tahun 2025.
Dimana saat itu Parwanto memimpin sejumlah rapat-rapat yang penuh polemik dan dramatisir, hingga akhirnya terjadi OTT oleh KPK.
Handika Marino, selaku Koor. Aksi FPR, menegaskan bahwa mereka juga ingin mempertanyakan ‘pertemuan khusus’ yang diduga terjadi antara Parwanto, Kepala Dinas PUPR Nopriansyah, dan Kepala BKAD Setiawan di Hotel The Zuri pada malam sebelum pengesahan APBD 2025.
“Pertemuan itu bertepatan dengan besoknya ada pengesahan RAPBD OKU 2025. Makanya kami hadir disini untuk mempertanyakan hal tersebut,” ujarnya.
Senada disampaikan Refi, anggota FPR lainnya. Dimana dia juga menduga adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengesahan APBD 2025.
“Saat saudara Parwanto memimpin rapat paripurna, terjadi banyak protes dan gejolak. Namun, ia tetap bersikeras mengesahkan APBD 2025. Kami menduga ada kesepakatan jahat di balik itu, terutama karena malam sebelum pengesahan, saudara Parwanto bertemu dengan salah satu tersangka yang kini ditetapkan KPK,” ungkapnya.
Komentar