“Kami hanya memfasilitasi pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KPK. Mereka meminta beberapa dokumen terkait APBD 2025, dan kami telah menyerahkannya sesuai permintaan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Muslimin, salah satu pejabat di DPRD OKU. “Benar, kita kedatangan tim KPK dan kita dimintai keterangan. Kita kooperatif dan telah menyerahkan dokumen yang mereka butuhkan,” katanya.
Saat penggeledahan berlangsung, 32 anggota DPRD OKU tidak berada di tempat karena sedang menjalani kunjungan kerja yang telah dijadwalkan sejak Januari lalu.
Beberapa di antaranya diketahui tengah berada di Bandung dan Jakarta.
Sekitar pukul 13.30 WIB, tim KPK keluar dari gedung DPRD OKU dengan membawa satu koper yang diduga berisi dokumen hasil penyitaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait temuan dalam penggeledahan ini.
Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat enam pejabat di Kabupaten OKU.
KPK terus melakukan pendalaman untuk mengungkap dugaan korupsi yang lebih luas di wilayah tersebut. (ep)
Komentar