Oleh karena itu, dirinya mewakili ribuan pegawai honorer lainnya berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi dan jaminan pekerjaan bagi mereka, jika nantinya tidak lagi bekerja sebagai tenaga honorer.
“Kami berharap kedepannya akan ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kami. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Hal senada juga dikatakan Tutik, selaku pegawai honorer pada instansi yang sama. Dirinya menyayangkan adanya keputusan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer.
“Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya situasi kedepannya. Kalau tenaga honorer dihapuskan, kami mau makan apa? Apakah pemerintah sudah menyiapkan pekerjaan bagi kami agar kami bisa bertahan hidup dari himpitan ekonomi yang serba sulit seperti saat ini,” ungkapnya penuh pasrah.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU, Yopi Sahrudin, mengatakan, bahwa bentuk penataan pekerja di lingkungan instansi pemerintah yang salah tidak dapat dijadikan alasan penghapusan tenaga honorer.
Komentar