Keterlibatan dunia usaha dinilai penting. Sebab, pengendalian Karhutla tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, dan Polri. Dibutuhkan tanggung jawab serta dukungan seluruh pihak agar potensi kebakaran bisa dicegah sejak dini.
Hamdani sendiri hadir sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar setiap unsur memahami peran dan tanggung jawabnya ketika ancaman kebakaran muncul.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dandim 0419/Tanjab yang diwakili Pasi Ops, Sekretaris Daerah, Kapolres yang diwakili Kabag Ops, serta Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili Kasubsi I Intel. Sejumlah undangan lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut.
Yang tak kalah penting, penanganan Karhutla harus mengutamakan pencegahan. Jangan sampai semua pihak baru bergerak setelah api membesar dan asap telanjur menyelimuti permukiman warga.
Pasalnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika kebakaran meluas. Aktivitas terganggu, kualitas udara memburuk, dan kesehatan warga ikut terancam.
Komentar