HARIANRAKYAT.CO.ID – Kisruh isu tapal batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) yang berawal dari pengesahan Perda RTRW oleh DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, rupanya berbuntut panjang,
Puluhan massa yang tegabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Tanjabbar Bersatu melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Merdeka Raya Jakarta, Senin (29/5/23).
Mereka meneriakkan agar kemendagri tidak mengeluarkan Permendagri tentang tapal batas wilayah tanjabbar dan tanjabtim, karena pembahasan di tingkat Provinsi Jambi belum disepakati.
“Kami meminta agar Mendagri Bapak Tito Karnavian tidak mengeluarkan Permendagri tentang tapal batas Kabupaten Tanjabbar – Tanjabtim, sebelum adanya kesepakatan antara kedua wilayah. Karena kami khwatir akan timbulnya konflik sosial dan konflik horizontal yang bisa mengakibatkan perpecahan di kedua wilayah tersebut,” teriak Racmadi Ariyanto (Tokoh Muda Tanjabbar), Senin (29/05/23).
Kepada media ini Rahhmadi menyampaikan bahwa mereka akan datang kembali ke Kemendagri pada Hari Rabu 31 Mei 2023 guna menyampaikan protes selaku masyarakat.
“Pada hari tersebut akan dilakukan pertemuan antara GubernurJambi, Bupati Tanjabbar dan Bupati Tanjabtim serta pihak yang terkait tapal batas tersebut, kami berharap dengan adanya aspirasi yang kami bawa ini akan melahirkan keputusan yang adil dan tidak merugikan kami selaku masyarakat,” tegas Korlap Aksi ini.
“Kita juga berharap agar masyarakat Tanjabbar dan Tanjabtim tetap menjaga kondusifitas di bawah jangan mudah terpancing dengan isu yang bisa menimbulkan konflik,” pungkas Rahmadi yang juga Ketua LSM-JPK Tanjabbar. (Den/*)
Komentar