Pastinya menurut Rozali, kondisi macam ini otomatis membuat Pj yang lama, akan ragu bikin kebijakan.
“Karena rakyat sudah tahu bahwa ia sudah mundur. Lantas siapa yang bikin kebijakan? Lalu bagaimana jalankan pemerintahan ini jika tidak ada yang full melaksanakannya,” celotehnya.
Rozali pun sedikit berani mengambil kesimpulan, bahwa jika kondisi ini sengaja dibiarkan artinya tidak ada niat pemerintah pusat dan daerah untuk memikirkan perjalanan pemerintahan di OKU.
Dan sebagai eleman masyarakat yang pernah berkecimpung di dunia politik, Rozali pun menyatakan rasa prihatinnya.
“OKU ini menjadi labil. Dan ini terjadi bukan hanya sekarang. Dari dulu OKU ini seperti teraniaya terus. Lihatlah Pemerintahan OKU selama lima tahun terakhir, dak ada kejelasan yang pasti,” katanya.
Sementara itu, Kabiro Pemerintahan Otonomi Daerah Pemprov Sumsel Dr Sri Sulastri, ketika dikonfirmasi wartawan tbmnews tidak menjawab perihal Pj Bupati OKU ini.
Namun, isu yang berkembang Pj Bupati OKU bakal dìjabat oleh orang pusat, pejabat eselon I dari Kemendagri.
Komentar