“Itu juga diiringi dengan perubahan perangkat dan penyerahan aset ke BLPBJ. Kami juga dak mau permasalahan terjadi seperti ini, makanya server juga kami serahkan semua ke mereka. Jadi kami sudah tidak ada kaitan sama sekali,” jelasnya.
Kemudian, sidak dewan dilanjutkan ke BLPBJ yang dikepalai oleh Karel Akbar, di dalam areal Kantor Setda Pemkab OKU.
“Kami datang kesini dalam rangka sidak. Karena ada rekanan/ kontraktor lokal yang bersurat minta pendampingan bantu pengawasan lantaran tidak bisa masuk untuk upload data penawaran. Dia (rekanan,red) merasa ada monopoli dan lain sebagainya. Kami minta hal ini harus tegak lurus!,” ujar Mirza mengawali percakapan dengan Karel Akbar.
BLPBJ Bingung Jawab
Sedangkan Karel Akbar, selaku Kepala BLPBJ, mengaku sulit menjawab protes atau keluhan tersebut.
“Saya ini bukan orang IT tapi PBJ. Sedangkan Kepala LPSE, itu juga Sarjana Ekonomi. Jadi sulit jawab, kami dak paham,” katanya.
Perihal server, dirinya mengakui bahwa pihaknya memiliki 2 server. Yakni Moratel dan Back-up, yang dititipkan di Kominfo.
Komentar