BKN menilai selama ini masih banyak daerah menghadapi persoalan klasik seperti pelayanan lambat, antrean panjang, hingga penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensi. Kondisi itu dinilai berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Karena itu, BKN mendorong penerapan manajemen talenta ASN sebagai solusi memperbaiki birokrasi daerah. Sistem tersebut diharapkan membuat penempatan pejabat lebih objektif dan berbasis kemampuan kerja.
“Manajemen talenta dapat menjadi solusi untuk memperkuat objektivitas penempatan pejabat sekaligus meningkatkan efektivitas birokrasi daerah,” tulis BKN.
Selain penataan pegawai, pemerintah juga mulai mendorong digitalisasi birokrasi untuk memangkas inefisiensi pelayanan publik. Reformasi itu mencakup layanan berbasis digital, pola kerja fleksibel ASN, hingga percepatan sistem merit di daerah.
BKN juga menegaskan akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk konsultasi daring tanpa biaya guna mempercepat reformasi birokrasi.
Komentar