“Di situ lembaga pekebun menginput sendiri kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Secara sistem, pengajuan langsung diteruskan ke Dirjen Perkebunan. Memang tidak melibatkan dinas dalam proses awal karena mekanismenya sudah dipangkas melalui sistem,” jelasnya.
Keterlibatan dinas, lanjut Yoga, dilakukan setelah rekomendasi teknis dan perjanjian tiga pihak terbit. Dinas terkait kemudian mendapatkan pemberitahuan untuk membantu pendampingan, pengawalan, dan pengawasan kegiatan.
Ia juga mengklaim pihak KUD telah menyampaikan data peserta dan luasan kebun, termasuk program yang sedang berjalan maupun dalam proses pengajuan, kepada perwakilan pemerintah daerah sekitar Mei 2026.
Rp27 Miliar, Bukan Uang Bebas KUD
Mengenai angka Rp27 miliar yang menjadi sorotan, Yoga membenarkan nilai tersebut berkaitan dengan dua tahap program replanting.
Tahap pertama mencakup 166,7 hektare dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Sementara tahap kedua mencakup sekitar 284 hektare dengan nilai kurang lebih Rp17 miliar dan masih dalam proses. Dengan demikian, total luasan kedua tahap mencapai sekitar 450,7 hektare.
