Ia juga mencontohkan dana talangan yang diklaim telah dikeluarkan pada 2025 sekitar Rp8 juta, tetapi belum memperoleh penggantian.
“Untuk membeli bibit saja terkadang kami harus membayar terlebih dahulu atau menggunakan dana talangan. Setelah itu masih harus melalui verifikasi yang cukup panjang,” ujarnya.
Petani Gagal Verifikasi, Luasan Dipangkas
Yoga juga membeberkan proses verifikasi CPCL yang menurutnya tidak serta-merta meloloskan seluruh peserta yang diajukan.
Dalam tahap pertama, KUD mengajukan sekitar 180 hektare. Namun, setelah proses verifikasi, luas yang dinyatakan memenuhi persyaratan hanya 166,7 hektare.
Ada sekitar tujuh hingga delapan calon petani yang tidak lolos verifikasi. Penyebabnya antara lain belum memenuhi persyaratan identitas kependudukan dan telah terdaftar dalam program serupa di daerah lain.
Sementara pada tahap kedua, dari pengajuan awal sekitar 290 hektare, luasan yang lolos verifikasi sekitar 284 hektare. Dua calon petani disebut tidak memenuhi persyaratan.
Menurut Yoga, proses verifikasi tersebut dilakukan oleh PT Sucofindo selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. Petani harus dikonfirmasi secara langsung, termasuk pencocokan identitas dengan KTP. Apabila berada di luar kota, verifikasi dapat dilakukan melalui sambungan video.
