Yoga menegaskan, program replanting tersebut merupakan bantuan untuk peremajaan kebun sawit masyarakat, dengan peruntukan antara lain pengadaan bibit, pupuk, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Pelaksanaannya juga terikat kontrak dan perjanjian tiga pihak yang melibatkan lembaga pekebun, perbankan, serta BPDPKS. Pengawasan program, menurutnya, berlangsung hingga enam tahun sesuai masa kontrak.
Ia menyebut keanggotaan KUD menjadi salah satu dasar kepesertaan petani. Karena itu, petani tidak harus berdomisili di wilayah tertentu selama memenuhi persyaratan sebagai anggota dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Pengurus KUD Minanga Ogan pun menilai pemberitaan yang berkembang telah memunculkan kesan seolah-olah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Mereka meminta persoalan ini dilihat secara utuh, termasuk mekanisme pengajuan, hasil verifikasi, proses pencairan, hingga penggunaan dana di lapangan. (EP)
