Menanggapi keluhan para RT/RW tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD OKU, Ledi Patra mengaku merasa aneh dan bingung kenapa insentif RT/RW di dua kecamatan tersebut belum dibayarkan dengan alasan uangnya tidak ada.
“Alasan eksekutif uangnya tidak ada. Sementara pada APBD Perubahan 2023, mereka justru mengusulkan peningkatan belanja baru. Yang lama saja belum dibayarkan, apa lagi yang baru,” tukasnya.
Artinya, kata Ledi Patra, insentif RT/RW memang tidak diprioritaskan oleh Pemkab OKU dengan dalih belum ada kejelasan tentang SK Bupati.
“Maka dari itu, kami berharap semua APBD Perubahan ini ditunda dulu sampai adanya kejelasan tentang insentif RT/RW,” pungkasnya. (Zone)
Komentar