Untuk memperkuat pengawasan, BPBD menyiapkan posko pengaduan di Kelurahan Bukit Sari. Posko ini direncanakan melibatkan relawan dari empat wilayah terdampak untuk menerima laporan warga sekaligus membantu memantau perkembangan kondisi di lapangan.
BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Jika kebakaran semakin meluas atau membutuhkan penanganan tambahan, pemerintah daerah akan mengusulkan bantuan water bombing atau pemadaman menggunakan pesawat. Namun, opsi tersebut masih sebatas rencana pengajuan dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi.
Di sisi lain, penegakan hukum turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Polres OKU Timur untuk menindak praktik pembakaran lahan yang melanggar hukum.
Dugaan pembakaran untuk membuka lahan pertanian, termasuk untuk penanaman padi dan palawija, juga menjadi persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga yang menemukan titik api diminta segera melapor agar petugas dapat bergerak lebih cepat. Kini, penanganan karhutla tak hanya bergantung pada petugas pemadam dan BPBD. Peran masyarakat juga menjadi kunci agar kebakaran tidak terus meluas dan mengancam lingkungan di OKU Timur. (ril)
Komentar