Oleh karena itu, mereka meyakini jikalau lelang ini sudah diatur, dimana server LPSE sudah dimainkan oleh pihak-pihak atau oknum yang punya kepentingan.
“Indikasinya ada. Salah satu contohnya itu tadi, kami tidak bisa upload. Mental terus!. Padahal kami upload itu perjam-perjam. Dan terus terang, sejak semalam sampai siang ini saya sendiri belum tidur,” ungkapnya.
Di sisi lain menurut dia, justru banyak kontraktor dari luar seperti Palembang, Lampung yang malah bisa melakukan penawaran.
“Makanya kami agak aneh. Padahal berdasarkan pengalaman, ada kontraktor luar yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Salah satunya gedung MPP di pasar baru. Itu yang mengerjakan kontraktor dari Palembang dan melarikan diri,” beber dia.
Kaitan kenapa hal ini mereka adukan ke Fraksi PAN? Harapannya agar dewan dapat mengawasi kegiatan lelang dan meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemkab OKU dapat bertindak objektif dan transparan.
“Kami berharap LPSE dapat melaksanakan tender secara terbuka, sesuai Perpres 54 tahun 2010 beserta turunannya, serta peraturan LKPP No 12 tahun 2021. Kami juga minta bantuan agar server ini dibuka. Dan kami anggap DPRD bisa awasi lelang ini,” pintanya.
Komentar