“Kekuasaan bisa membawa kebaikan, namun juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika wajah kekuasaan yang negatif muncul, publik akan semakin apatis terhadap politik,” ungkap Zulfikri Suleman.
Lebih lanjut, Dr. Panji Anugrah Permana mengkritik rendahnya standar kompetensi bagi calon pemimpin daerah pasca-reformasi. Meskipun politik Indonesia semakin terbuka, menurut Panji, kualitas calon pemimpin tidak banyak membaik dibandingkan dengan era Orde Baru.
“Pada masa Orde Baru, ada standar kompetensi yang lebih ketat untuk calon pemimpin daerah. Namun sekarang, dengan terbukanya politik, banyak calon pemimpin yang tidak memiliki kapasitas yang memadai,” ujarnya.
Meskipun tantangan begitu besar, Dr. Panji Anugrah Permana menyampaikan harapan agar PSKP dapat menjadi lembaga yang terus optimis memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.
“PSKP diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang sistemik untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tambah Panji.
Komentar