Kata Adip, pihaknya khawatir hal ini malah akan jadi boomerang bagi Pemkab OKU sendiri.
“Ini kan seolah-olah Pemkab tak mau menggerakkan roda ekonomi. Mengingat ini hampir habis tahun. Kita juga khawatir dak terealisasi anggaran itu,” ingat Adip.
Pernyataan lebih keras lagi disampaikan oleh MS Tito, anggota Komisi III DPRD OKU.
“Kalau terkait kendala teknis soal Perbup dll, itu tidak perlu diceritakan ke masyarakat. Karena itu memang basis kerja kita,” celoteh Tito.
Ditegaskan dia, bahwa program fasilitas permodalan untuk UMKM, ini adalah komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab OKU.
“Kami dari DPRD sudah menganggarkan Rp1 M. Dan itu kita sepakati di APBD 2023,” katanya.
Namun, lanjut Tito, ada gelagat bahwa program ini tidak jadi dieksekusi pada tahun anggaran ini (2023).
“Saya tangkap, bahwa ini terkesan jadi program DPRD. Padahal tidaklah demikian. Beda dengan program Pemkab!?,” imbuhnya.
Menurut Tito, rapat ini adalah bukti bahwa DPRD mendorong eksekutor agar dapat bekerja dengan baik.
“Pihak Bank Sumsel bilang, kalau Rp1 miliar ini terserap, akan ada Rp25 M pinjaman yang bisa dipergunakan untuk usaha kecil,” beber Tito.
Komentar