HARIANRAKYAT.CO.ID – Tekanan publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin panas. Front Perlawanan Rakyat (FPR) OKU turun ke jalan, mengguncang Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (21/4/2026).
Pesannya keras, jaksa KPK jangan lembek. Usut tuntas, jangan tebang pilih!
Aksi dipimpin Muhamad Aldi Mandaura. Massa membentangkan spanduk bernada sindiran tajam, “Jangan sampai Jaksa KPK masuk angin!”.
Bagi FPR, penanganan kasus OTT dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD OKU tak boleh setengah hati.
“Rakyat OKU butuh keadilan. Jangan berhenti di pelaksana. Bongkar siapa aktor intelektualnya!” tegas Mandaura.
FPR menilai, rangkaian fakta persidangan sudah memberi “peta jalan” dugaan korupsi yang terstruktur. Indikasinya tak main-main:
• Ada dugaan perintah pencairan dana Pokir lewat mekanisme menyimpang.
• Komunikasi pejabat yang mengarah pada intervensi pengalokasian anggaran.
• Instruksi ke kontraktor untuk mentransfer uang ke sejumlah rekening sebagai “kompensasi proyek” dari APBD.
• Dugaan fee proyek yang berlangsung berulang dan sistematis.
Komentar