Tahapan ini menjadi salah satu proses krusial dalam penyusunan APBD. Melalui pembahasan tersebut, DPRD menjalankan fungsi penganggaran sekaligus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memiliki arah dan manfaat bagi masyarakat.
Pembahasan KUA-PPAS selanjutnya akan berlanjut hingga tercapai kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen yang telah disepakati nantinya menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2027.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu menghasilkan APBD yang lebih berkualitas, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (ril)
Komentar