oleh

Jangankan Tukin, Gaji PNS Pun Bisa Dipotong! Kalau..

H. Rusman Junaedhi, Ketua Komisi III DPRD OKU.

HARIANRAKYAT.CO.ID –  Diketahui, posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam kondisi terjepit. Dimana Pemkab OKU saat ini mengalami defisit anggaran mencapai Rp170 miliar.

Bahkan, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu sempat menyebut bahwa, APBD OKU dalam kondisi kolaps !

Oleh karena itu, Ketua Komisi III DPRD OKU, H. Rusman Junaedhi, mengingatkan pada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlalu berharap banyak pada APBD Perubahan mendatang.

“Ya. Kita defisit Rp170 M. Makanya saya di reses selalu berpesan pada ASN. Agar jangan main-main, apalagi kalau hidup mengandalkan dari Tunjangan Kinerja (Tukin). Tukin itu dak bisa dibayar kalau duit kita habis,” ujar Rusman, saat sambutan pada acara dengar pendapat Komisi III DPRD OKU dengan jajaran struktural RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, tempo hari (20/09/2021).

Diterangkan Rusman, bahwa dalam dua tahun terakhir APBD kita dipotong alias refocusing sebesar 30 persen tiap tahun hanya untuk tangani Virus Covid-19 ini.

“Jadi, jangankan tukin, gaji PNS pun bisa dipotong atau ditunda, kalau negara ini bangkrut,” cetus dia.

Oleh karenanya, Rusman menghimbau pada segenap ASN dan masyarakat OKU umumnya untuk memproteksi diri.

“Mari sama-sama kita sadari untuk proteksi diri. Vaksin yang kita beli (oleh pemerintah pusat), itu bukan untuk mengobati, tapi untuk memproteksi dan meningkatkan imun. Pada ASN, tingkatkan dedikasi dan profesionalitas. Kerja itu perlu inovasi, kreatifitas dan dedikasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD OKU Yudi Purna Nugraha SH, membenarkan bahwa Pemkab OKU sudah menyampaikan usulan untuk pembayaran Tukin kepada DPRD OKU.

Kendati jadi dilema di tengah kondisi keuangan daerah saat ini, Yudi menegaskan bahwa hal ini (Tukin) tak lepas dari perhatian pihaknya.

Maksud Yudi, pihaknya pun sedang berjuang untuk bagaimana membayarkan Tukin kepada para pegawai.

“Akan kita pilih efisiensi di bidang apa nanti. Saat ini kita sedang berfikir bagaimana dapat menganggarkan Tukin untuk sisa 6 bulan (dari Juli – Desember 2021 kedepan). Ini lagi diperjuangkan,” sebut dia. (win)

Baca Juga :  Air Ledeng Tak Ngalir Selama Lebaran, Warga Tidak Ridho Dunia Akhirat

Komentar