Sekali lagi, tegas Tito, pihaknya ingin BPBD tampil di depan dengan langkah konkritnya. Sebab BPBD-lah yang pada akhirnya akan menjadi sorotan. Mulai dari penanggulangan bencana sampai pengelolaan anggaran. Dan itu harus transparan.
Untuk penanggulangan bencana banjir dari hulu, sebetulnya kata Tito, ada di Dinas Kehutanan (di OKU ada UPTD-nya). Tapi pihaknya menganggap, Dinas Kehutanan sudah tidak berdaya.
“Hasil kajian sementara dari BRIN kabarnya banyak alih fungsi lahan. Nah, yang punya data soal siapa yang kelola hutan, ya Dinas Kehutanan. Maka dari itupula kami mendorong PU untuk segera tertibkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berada di kawasan hutan lindung,” tandasnya.
Sedangkan pimpinan rapat, Ledi Patra, pada akhirnya menawarkan opsi untuk pembentukan tim investigasi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab banjir. Dan itu disepakati peserta rapat.
Tim investigasi ini akan terdiri dari beberapa lembaga (lintas intansi). Dan hal ini akan dibicarakan lebih lanjut.
“Dari pada disini saling mengeluarkan statemen dan pendapat, kita sepakati bentuk tim investigasi. Biar kita juga tahu apa yang menjadi penyebab banjir. Dan hasil investigasi ini akan jadi penyeimbang mitigasi BRIN atau sebagai studi komparasi,” demikian Ledi. (win)
Komentar