Rasio atau alasan dibalik pembaharuan hukum pidana mencerminkan visi pemerintah dan respons terhadap tuntutan masyarakat.
Isu-isu sentral, seperti keseimbangan antara keamanan dan hak individu, keadilan restoratif, dan pengaruh global, menjadi poin kritis yang memerlukan pertimbangan matang.
Partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembaharuan mencerminkan semakin kuatnya demokrasi di Indonesia. Dampak sosial dan ekonomi dari perubahan hukum pidana memerlukan pemahaman mendalam untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi dan relevansi perubahan tersebut dalam konteks masyarakat.
Keseluruhan, politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencerminkan perubahan normatif, tetapi juga menciptakan narasi yang mencakup sejarah, kebijakan, dan aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan, relevansi, dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. (*/ M. Iqbal Fikri / Nim: 2174201063/ Mata Kuliah: Kapita Selekta Hukum Pidana).
Komentar