Namun sebelum itu, yang membikin pembahasan APBD-P OKU jadi deadlock adalah soal asumsi target PAD dari sektor pajak daerah.
Dimana TAPD mematok asumsi target PAD sebesar Rp91 M, bahkan ingin ditingkatkan lagi menjadi Rp96 M. Sedangkan Panja Banggar DPRD OKU melalui mekanisme voting menetapkan di angka Rp65 M.
Dalam pertimbangan Panja Banggar, bahwa angka itu realistis jika melihat histori realisasi dari target PAD sejak tahun 2020 lalu hingga sekarang.
“Lalu kami minta pendapat ke TAPD untuk melanjutkan rapat, namun pada waktu itu tim TAPD melalui jubirnya Setiawan (Kepala BKAD OKU) tidak berkenan untuk melanjutkan pembahasan. Itu tertuang dalam dokumen DPRD,” ujar Densi.
“Jadi perlu dicatat, bahwa Panja Banggar DPRD dalam hal ini tidak pernah berniat untuk tidak membahas APBD Perubahan. Kami seolah dipaksa menyepakti dokumen yag disajikan oleh TAPD,” pungkas Densi. (win)
Komentar