Hairan juga menuntut agar insentif untuk Tanjab Barat dibedakan dengan daerah yang tidak menghasilkan Migas.
“Kami penghasil migas harus ada perbedaan dengan daerah yang tidak menghasilkan migas, selain itu tenaga kerja lokal juga wajib dijadikan pertimbangan,“ tegasnya.
Antara SKK Migas dan Pemkab Tanjab Barat, ujar Hairan, harus ada juri atau wasit dari Kementrian ESDM.
“Minimal Dirjen jika ada kesalahan ada yang menyetop atau menegur, saat ini kan kami ke kanan, SKK Migas ke kiri memang harus ada wasitnya,” ujarnya.
Sementara Kepala Bapeda Firdaus Khatab, menyoroti perihal komunikasi antara Pemkab Tanjab Barat dan pihak SKK Migas yang selama ini terjadi.
“Selama ini kami merasa dipersulit dari hal komunikasi. Anehnya saat ini kami merupakan penghasil Migas terbesar di Provinsi Jambi, akan tetapi masyarakat kami susah dapat Gas,” imbuhnya.
Kabag SDA Suparti mengungkapkan peran SKK Migas di Tanjab Barat yang masih dinilai minim. “Kewenangan SKK Migas tidak ada di Kabupaten, bahkan saat terjadinya pencemaran lingkungan dan konflik, SKK Migas terkesan bungkam,” tukasnya. (Thd)
Komentar