Nah, ketidakhadiran BKAD dalam RDP tersebut justru membuat curiga pimpinan sementara dan beberapa anggota DPRD OKU yang hadir.
Dewan menilai bahwa BKAD menafsirkan sendiri peraturan yang menjadi dalih ketidakhadiran mereka seperti disebutkan dalam suratnya. Dan ini sangat disayangkan.
“Jika tidak mau hadir dengan dalih belum adanya AKD, justru memenggal hak-hak personal anggota DPRD yang sudah diatur dalam UU MD3 dan perundangan yang berlaku lainnya,” cetus Densi.
Padahal kata dia, DPRD OKU mempunyai semangat yang sama dengan Pj Bupati terkait penataan dan bersih-bersih aset yang ada di OKU.
Dengan nada agak sedikit meninggi, Densi mempertanyakan apakah data mengenai aset daerah merupakan rahasia negara? Sehingga BKAD seolah takut data tersebut diserahkan ke DPRD.
“Kami rasa tidak. Ini bukanlah sebuah hal yang mengancam kedaulatan negara. Bukan alutsista atau barang berbahaya. Dan bukan bagian alat pertahanan negara. Kita perlu tahu karena ini dipakai ASN yang memegang jabatan. Jadi tidak perlu dirahasiakan,” selorohnya.
Komentar